Cerewet.site - Di tengah guncangan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, Jakarta, berbagai pihak terkait termasuk Polisi, kejahatan cyber, BSSN, Kominfo, dan Telkom, bergerak cepat untuk menanggapi dan mengatasi dampak dari serangan ini. Berikut adalah rangkuman mengenai situasi terkini dan langkah-langkah yang sedang diambil untuk pemulihan:
Serangan Ransomware dan Tuntutan Tebusan
Pada Rabu, 26 Juni, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria mengkonfirmasi bahwa PDNS 2 telah menjadi target serangan ransomware yang serius. Hacker berhasil meretas sistem dengan mencoba menonaktifkan Windows Defender dan menuntut tebusan sebesar $8 juta (sekitar Rp131 miliar).
Dampak dan Respons Pemerintah
Menurut Nezar Patria, sebanyak 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menggunakan PDNS 2 telah terkena dampak dari serangan ini. Dari jumlah tersebut, 44 entitas telah memulai proses pemulihan karena memiliki cadangan data (backup), sementara 238 entitas lainnya masih dalam pemantauan aktif.
Proses Pemulihan dan Migrasi Data
Nezar menjelaskan bahwa proses pemulihan terutama fokus pada migrasi data yang terenkripsi oleh ransomware. Meskipun beberapa entitas terdampak secara signifikan, upaya pemulihan sedang dikoordinasikan untuk meminimalkan gangguan dan mempercepat pemulihan sistem.
Kolaborasi Antar Pihak
Seluruh instansi terkait, termasuk Polisi, kejahatan cyber, BSSN, Kominfo, dan Telkom, telah kembali beroperasi penuh setelah serangan ini. Kolaborasi intensif dilakukan untuk menangani masalah ini dari berbagai aspek, mulai dari pemulihan data hingga penguatan keamanan sistem untuk mencegah serangan serupa di masa depan.
Pemantauan dan Peningkatan Keamanan
Langkah-langkah preventif telah ditingkatkan untuk memastikan keamanan data yang lebih baik ke depannya. Pemantauan terhadap keberadaan data di dark web dan peningkatan sistem pertahanan siber menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks.
Kesimpulan
Serangan ransomware terhadap PDNS 2 menjadi pengingat penting akan pentingnya keamanan informasi dalam infrastruktur digital pemerintahan. Respons yang cepat dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam meminimalkan dampak negatif dan memastikan bahwa layanan pemerintah dapat pulih secara efisien. Masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan mengadopsi praktik keamanan cyber yang baik dalam semua aktivitas digital mereka.
