Cerewet.site - Butuh berapa digit penghasilan untuk membeli rumah? mengajukan cicilan kredit rumah ? motor atau bahkan Iphone yang sedang digadrungin kalangan dewasa sering kali pertnyaan pertanyaan itu biasa berlalu lalang saat kita sedang bercengkrama dengan teman atau sanak saudara.

pertanyaan pertanyaan itulah yang sering dilontarkan untuk  seseorang yang perekonomianya masih  kelas menengah.

Membahas Kalanganan Menengah ini menjadi suatu momen yang menarik.hasil karangan buku Chatib Basri yang membahas tentang Chilean Paradox

Perah terjadi kerusuhan besar dinegara Chile lebih tepatnya di tahun 2019 yang lalu,Hmpir saja negara tersebut berujung Revolusi dari gejolak kegelihasan kelas menengah yang menjadi saalah satu dalang dibalik mulanya kerusuhan tersebut,padahal faktanya Chile pada masa itu sedang baik,namun akibat gebrakan dari ketegangan rakyat kelas menengah, terjadi lah mulanya kerusah kerusuhan tersebut, 

Paradoks terebut mungkin saja belum sempat terfikiran akan terjadi diindonesia. yang perlu dicatat, yang perlu di notis kepada diri kita sendiri bahwasanya peran kelas menengah yang berisik sudah lahir di tanah air pertiwi ini.

banyak nyanyian nyanyian merdu dilontarkan oleh salah seorang warga yang mengungkapkan dan meng ekspresikan dari kegagalan pemerinta melalui cuitan kata kata yang mereka unggah disalah satu platfrom twitter yang kini sudah menjadi X, orang orang seperti mereka ini yang nantinya menjadi kepala atau pengawal demokrasi baru untuk memcegah rasa ketidak adilnya dinegri ini.

faktanya permasalahan permasalah dari kelas kebawah belum selesai, Tidak menjadi alasan untuk pemerinta menutp mata untuk pemrasalahan permasalahan yang dibawa oleh kelas menengah yang berisik ini.

perlu diberi sedikit penjelasan bahwasanya rata rata lama sekolah penduduk indonesia terhitung saat ini 9,13 tahun sangat disayangkan apabila mengingat bahwa negara indonesia memiliki aturan waktu wajib belajar selama 12 tahun terhitung dari mulai sd, smp sampai sma atau smk, data tersebut diambil berdasarkan data dari badan pusat statistik ( BPS ) 

Sebaliknya, akses ke perguruan tinggi adalah masalah pendidikan juga. Ada kemungkinan bahwa biaya kuliah akan meningkat. Akses ke beasiswa perguruan tinggi menjadi keniscayaan. Diwajibkan untuk membelanjakan 20% APBN untuk pendidikan. Meskipun demikian, anggaran sebesar itu tidak menunjukkan keadaan yang ideal. Ini berarti bahwa pemerintah yang bertanggung jawab harus memberi perhatian khusus pada masalah ini. 

Banyak penelitian muncul ketika Anda membuka Google Scholar dan mengetikkan kata kunci analisis pengaruh belanja pendidikan terhadap berbagai hal. Kajian serupa juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Chief Economist Regional. Misalnya, analisis belanja pendidikan APBN dan APBD berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia dilakukan dalam kajian fiskal regional tahun 2023. Tidak diragukan lagi, dampaknya positif dan signifikan dalam situasi ceteris paribus.

Namun, Kementerian Keuangan—terutama Ditjen Perbendaharaan—memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal lain secara kreatif. Pertama, Dana Pendidikan Abadi. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) muncul, terjadi pergeseran baru dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. 

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, keuangan negara termasuk keuangan daerah. Namun, ada gagasan bahwa keuangan negara dan daerah berjalan sendiri. Diharapkan UU HKPD akan menghubungkan keduanya dengan lebih baik. Pembiayaan daerah juga menjadi pilar UU HKPD, dengan Dana Abadi Daerah berfungsi sebagai magnet. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah biasanya memiliki SiLPA yang besar.

Jadi, jika SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan yang baik, SiLPA dapat diinvestasikan atau digunakan untuk membentuk Dana Abadi Daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Daerah. Sebaiknya, bidang pendidikan harus diberi prioritas.